Antara Dapur dan Ruang Kelas: Menakar Kesejahteraan Guru Honorer
Oleh:
Mulyawan Safwandy Nugraha
Saya membaca kabar dari Tasikmalaya dengan perasaan tidak netral. Ada rasa getir. Ada marah yang ditahan. Ada sedih yang sulit dijelaskan. Ini bukan karena saya anti program makan bergizi. Bukan. Ini karena saya pernah berdiri di ruang kelas yang atapnya bocor. Saya tahu rasanya mengajar sambil menghitung sisa uang di dompet.
Guru turun ke jalan bukan karena ingin viral. Guru turun karena terlalu lama diam. Diam yang akhirnya meledak. Diam yang berubah menjadi nyanyian Hymne Guru di depan balai kota. Momen itu bukan drama. Itu luka yang disuarakan pelan.
Saya percaya negara punya niat baik. Program makan bergizi itu penting. Anak butuh makan. Perut kosong sulit diajak belajar. Itu benar. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ. Tapi kebenaran tidak pernah tunggal. Ada kebenaran lain yang ikut menunggu di belakang. Kebenaran tentang guru yang hidupnya pas-pasan.
Saya mengenal guru madrasah yang mengajar sejak subuh. Ia pulang sore. Mengoreksi malam. Honor datang tidak tentu. Kadang tiga bulan sekali. Kadang kurang dari biaya bensin. Ia tetap datang. Ia tetap tersenyum. Tapi senyum itu bukan tanpa retak.
Ketika kabar PPPK untuk tenaga dapur beredar, rasa itu pecah. Bukan iri. Bukan dengki. Tapi perasaan ditinggalkan. Seolah negara lebih cepat melihat dapur daripada ruang kelas. Lebih cepat menghitung porsi nasi daripada jam mengajar.
Di sinilah keadilan diuji. Bukan soal siapa lebih penting. Tapi soal urutan prioritas. Guru memikul beban yang tidak ringan. Ia membentuk akal. Ia menjaga akhlak. Ia menanam harapan. Tapi justru ia paling lama menunggu kepastian.
Saya sering mendengar kalimat ini. Sabar ya, Pak Guru. Ikhlas ya, Bu Guru. Kalimat itu terdengar mulia. Tapi juga bisa kejam. Karena ikhlas tidak bisa terus dipaksa hidup berdampingan dengan ketidakadilan. Ikhlas bukan alasan negara menunda tanggung jawab.
Aksi damai di Tasikmalaya adalah cermin. Ia memantulkan wajah kebijakan kita. Ada yang timpang. Ada yang terlalu administratif. Terlalu teknis. Terlalu jauh dari rasa. Kebijakan boleh sah secara aturan. Tapi bisa gagal secara moral.
Pemerintah daerah hadir menemui guru. Itu baik. Tapi kehadiran simbolik tidak cukup. Air mata pejabat tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik. Keberanian untuk berkata ke pusat. Guru kami tertinggal. Kami butuh solusi.
Saya tahu anggaran tidak mudah. Saya tahu regulasi berlapis. Tapi saya juga tahu satu hal. Ketika ada kemauan, selalu ada jalan. Banyak daerah bisa memberi insentif. Banyak daerah berani bersuara. Tinggal mau atau tidak.
Keadilan bukan soal menyamakan semuanya. Keadilan soal keberpihakan yang masuk akal. Guru dengan masa kerja belasan tahun pantas diprioritaskan. Guru yang mengabdi tanpa status pantas diperjuangkan. Ini bukan hadiah. Ini hak.
Ada bahaya besar jika guru terus dikesampingkan. Bukan hari ini. Bukan besok. Tapi pelan-pelan. Anak-anak akan kehilangan teladan. Sekolah kehilangan jiwa. Pendidikan berubah menjadi rutinitas kosong.
Saya menulis ini bukan sebagai pengamat jauh. Saya bagian dari dunia itu. Saya pernah duduk bersama guru honorer. Mendengar cerita mereka sambil minum kopi sachet. Saya tahu betapa berat rasanya pulang dengan kepala penuh tapi kantong kosong.
Tasikmalaya memberi sinyal keras. Jangan abaikan. Jangan anggap ini riak kecil. Ini gelombang yang bisa membesar. Jika keadilan terus ditunda, kepercayaan publik akan runtuh.
Negara seharusnya belajar mendengar sebelum suara itu meninggi. Guru tidak butuh janji panjang. Guru butuh langkah nyata. Sedikit demi sedikit. Tapi jelas arahnya.
Saya tetap percaya. Pendidikan bisa diselamatkan. Tapi syaratnya satu. Mulailah dengan memanusiakan guru. Bukan lewat slogan. Bukan lewat upacara. Tapi lewat kebijakan yang adil.
Jika dapur diberi perhatian cepat, ruang kelas jangan dibiarkan sunyi. Karena ketika guru merasa sendirian, yang hilang bukan hanya semangat mereka. Yang hilang adalah masa depan kita bersama.
*) Mulyawan Safwandy Nugraha adalah Akademisi dengan fokus kajian pada Kepemimpinan, adminstrasi dan manajemen Pendidikan. Sebelumnya, pernah menjadi Guru SD, MTs, MA SMK di Sukabumi. Home base di UIN SGD Bandung, dan berkhidmat di beberapa PTKIS di Sukabumi. Saat ini, diamanahi sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Direktur Research and Literacy Institute (RLI) dan beberapa pengabdian di beberapa organisasi. Menyenangi dunia penelitian, pengabdian, publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah
