Santri dan Tantangan Kepemimpinan Akhlak
Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Santri di pondok pesantren Al Mahfudziyah Babakan Mageung Ciaul Kota Sukabumi (1992-1995); pondok pesantren Syamsul Ma’arif Sirna Galih Cileunyi Bandung (1995-1999); Ponpes Al-Ikhsan Beji Kedung banteng Purwokerto (1999-2000). Sampai saat ini menjadi santri Takhasus di beberapa pesantren di Sukabumi.
_______
Di setiap tanggal 22 Oktober, bangsa ini memperingati Hari Santri Nasional. Banyak yang merayakan dengan upacara dan barisan sorban, tapi sedikit yang merenung lebih dalam: apa makna menjadi santri dalam konteks kebangsaan hari ini. Di tengah krisis akhlak yang melanda ruang publik, santri seharusnya tidak sekadar dikenang sebagai bagian sejarah perjuangan kemerdekaan. Santri adalah potensi masa depan kepemimpinan moral bangsa.
Kepemimpinan akhlak bukan soal jabatan atau gelar, tapi tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Itulah nilai dasar yang diajarkan pesantren selama berabad-abad. Dalam dunia yang makin pragmatis, ketika ukuran keberhasilan ditentukan oleh popularitas dan kekuasaan, pesantren masih bertahan dengan satu prinsip: kemuliaan manusia diukur dari akhlaknya. Nabi Muhammad bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad).
Kutipan ini bukan sekadar ajaran moral, tapi inti dari visi Islam sebagai peradaban. Nurcholish Madjid pernah menulis bahwa kebangkitan Islam bukan dimulai dari slogan politik, melainkan dari kesadaran moral. Akhlak adalah bentuk kesadaran manusia terhadap tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan sesama. Maka, ketika bangsa kehilangan arah moral, yang seharusnya tampil bukan sekadar teknokrat atau politisi, tapi mereka yang memiliki akar spiritual—para santri.
Dalam konteks inilah, santri memiliki tanggung jawab baru. Mereka tidak cukup hanya fasih mengutip kitab kuning atau menulis maqalah dengan huruf Arab gundul. Tantangan zaman menuntut santri untuk naik kelas menjadi pemimpin yang menggabungkan moralitas dan rasionalitas. Dunia modern tidak lagi hanya diukur dari seberapa dalam seseorang menguasai ilmu agama, tapi sejauh mana ia mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam praksis sosial yang nyata.
Cak Nur pernah menegaskan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan. Artinya, setiap nilai Islam harus bisa diterjemahkan dalam konteks peradaban manusia modern: keadilan, kebebasan berpikir, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kepemimpinan akhlak berarti memperjuangkan nilai-nilai itu di tengah kehidupan publik yang sering kehilangan arah.
Santri tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu. Mereka harus membaca ulang sejarah pesantren dengan pandangan kritis. Pesantren tumbuh bukan sebagai lembaga yang menutup diri dari perubahan, tapi justru tempat lahirnya transformasi. Di sana, kitab kuning dan dunia nyata selalu berdialog. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, hingga KH Abdurrahman Wahid. Mereka bukan hanya ulama, tapi pemimpin moral yang menuntun masyarakat menghadapi zaman dengan akal sehat.
Kini, tantangan bagi santri jauh lebih berat. Dunia digital menciptakan banjir informasi yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kepalsuan. Di media sosial, kata “ulama” sering dipakai tanpa kedalaman ilmu, dan nasihat agama menjadi komoditas viral. Dalam situasi seperti ini, santri harus kembali menjadi “penjaga nalar dan akhlak”. Mereka tidak cukup pandai berdakwah, tapi juga harus mampu membedakan antara kebenaran substansial dan kepalsuan simbolik.
Krisis kepemimpinan akhlak yang kita hadapi hari ini bukan hanya milik dunia politik. Ia juga tampak di pendidikan, birokrasi, ekonomi, bahkan dalam lingkungan sosial keagamaan. Banyak orang pintar tapi tidak amanah. Banyak yang berani bicara tentang agama tapi kehilangan kejujuran ilmiah. Cake Nur sering mengingatkan bahwa kemerosotan umat Islam bukan karena kurangnya pengetahuan agama, melainkan karena hilangnya etika berpikir. Tanpa etika, ilmu hanya menjadi alat kekuasaan.
Itulah sebabnya, kepemimpinan akhlak harus menjadi cita-cita baru gerakan santri. Santri tidak cukup puas menjadi penjaga tradisi. Ia harus menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Ia harus hadir di ruang-ruang publik: di pemerintahan, kampus, media, dan dunia bisnis. Tapi di manapun ia berada, nilai dasarnya tetap sama: kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral.
Kepemimpinan santri tidak harus tampak dalam bentuk politik formal. Seorang santri yang menjadi guru, aktivis sosial, peneliti, atau pengusaha, bisa mempraktikkan kepemimpinan akhlak dalam bidangnya. Yang penting bukan posisi, tapi pengaruh moral. Seperti kata Cak Nur, Islam tidak mengenal dikotomi antara dunia dan akhirat. Semua aktivitas manusia bisa menjadi ibadah jika dijalani dengan niat yang benar dan akhlak yang baik.
Hari Santri seharusnya bukan sekadar perayaan simbolik, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali misi peradaban Islam: membangun masyarakat yang berakhlak, adil, dan beradab. Santri harus menjadi garda depan untuk menolak segala bentuk penyimpangan moral dalam kehidupan bangsa. Dari ruang publik hingga ruang digital, dari politik hingga pendidikan, suara santri harus menjadi pengingat bahwa tanpa akhlak, kekuasaan kehilangan arah, dan tanpa moral, ilmu kehilangan makna.
Santri tidak boleh takut dengan modernitas. Mereka harus mempelajarinya, memanfaatkannya, dan menaklukkannya dengan nilai. Pesantren yang dulu dikenal sebagai benteng tradisi, kini bisa menjadi laboratorium etika di tengah dunia yang kehilangan pedoman moral. Santri harus menjadi pembelajar seumur hidup, bukan penghafal masa lalu. Sebab, sebagaimana diajarkan Al-Qur’an, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Ayat ini mengandung pesan pembebasan yang kuat. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan kesadaran moral. Santri yang sejati bukan hanya yang tekun beribadah, tapi juga yang berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Itulah kepemimpinan akhlak yang sejati: pemimpin yang bukan hanya disegani karena ilmunya, tapi dicintai karena kejujurannya.
Di masa depan, bangsa ini akan membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti itu. Bukan pemimpin yang pandai beretorika, tapi yang mampu menjaga amanah. Bukan yang mencari pengikut, tapi yang membimbing dengan keteladanan. Dan dalam hal itu, pesantren masih menjadi tempat terbaik untuk menanam bibitnya.
Hari Santri Nasional mengingatkan kita bahwa santri bukan sekadar identitas sosial, tapi komitmen moral. Mereka adalah pewaris nilai, bukan penjaga simbol. Mereka dipanggil bukan untuk berdiam di masa lalu, tapi untuk membawa akhlak Islam ke masa depan.
Dan ketika hari ini banyak orang kehilangan teladan, mungkin sudah saatnya bangsa ini kembali menoleh ke pesantren. Dari sana, lahir santri-santri baru yang mampu memimpin dengan akal sehat, hati bersih, dan akhlak yang tulus. Sebab, seperti sering dikatakan oleh Cak Nur, “Islam adalah panggilan untuk menjadi manusia yang seutuhnya.”
Itulah hakikat kepemimpinan akhlak yang ditunggu bangsa ini.
Selamat Hari Santri Nasional 2025
Wallahu ‘alamu
